Humas IAIN Parepare – Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, H. Syafaat Anugrah Pradana, dan Dosen HTN sekaligus Koordinator Wilayah Timur Asosiasi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Indoneesia (APHUTARI) Hasanuddin Hasim, turut serta dalam Rapat Kerja Nasional dan Reviu Kurikulum Nasional Program Studi Hukum Tata Negara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh APHUTARI ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin-Rabu (08-10/07/2024), di Aula Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum Prodi HTN agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Outcome-Based Education (OBE). Kegiatan ini juga menjadi wadah berharga bagi para akademisi dan praktisi hukum tata negara untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperkuat jaringan kerja sama.
H. Syafaat Anugrah Pradana, Ketua Prodi HTN IAIN Parepare, mengungkapkan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi pengembangan Prodi HTN di IAIN Parepare. “Kami mendapatkan masukan dan informasi terbaru terkait kurikulum HTN, khususnya dalam konteks implementasi MBKM dan OBE. Hal ini akan menjadi acuan penting dalam melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum di IAIN Parepare,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syafaat menegaskan komitmen Prodi HTN IAIN Parepare untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang hukum tata negara. “Kami berharap melalui kegiatan ini, Prodi HTN IAIN Parepare dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya.
Hasanuddin Hasim, Koordinator Wilayah Timur APHUTARI, menambahkan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi IAIN Parepare dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum tata negara di Indonesia. “Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Partisipasi delegasi IAIN Parepare dalam Rapat Kerja Nasional dan Rapat Reviu Kurikulum Nasional Prodi HTN PTKIN se-Indonesia ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan hukum tata negara di Indonesia, khususnya bagi IAIN Parepare. (irm/mif)