Humas IAIN Parepare – Ke depan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia diharapkan semakin transparan dan bersih dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam pelatihan pengawasan Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba di Same Resort Bira Beach, Selasa (17-9-2024). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis yang akan terus dikembangkan di masa mendatang, dengan menghadirkan narasumber seperti Dr. Ikbal Latief dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Dirga Achmad dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
Dirga Achmad memproyeksikan, di masa depan, pengawasan terhadap tahapan-tahapan krusial Pilkada, seperti masa kampanye dan hari pemungutan suara, akan semakin diperketat. "Ke depan, jika kita dapat mengawasi setiap tahapan Pilkada dengan lebih saksama, kecurangan dapat diminimalisir. Masa kampanye dan hari pemungutan suara akan menjadi fokus utama pengawasan kita," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengawasan partisipatif akan menjadi kunci utama dalam mencegah praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. "Melibatkan masyarakat secara aktif adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi yang lebih sehat dan kuat. Kita perlu terus memperkuat kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam setiap tahapan Pilkada," tambahnya.
Lebih lanjut, Dirga menyoroti pentingnya penegakan netralitas aparatur negara di masa yang akan datang. Menurutnya, Bawaslu bersama aparatnya di masa mendatang harus memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan main yang berlaku sehingga tindakan penegakan hukum bisa lebih efektif. "Tindakan tegas akan terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul di masa mendatang."
Dalam kegiatan lanjutan, Rabu (18-9-2024), Dirga Achmad kembali menegaskan bahwa masa depan pengawasan Pilkada sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Panwascam Ujung Bulu, Dirga menyampaikan visi jangka panjang untuk memperkuat partisipasi publik di seluruh tahapan Pilkada. "Ke depan, kita akan melihat peran masyarakat semakin besar dalam mengawasi Pilkada. Dengan keterbatasan jumlah pengawas resmi, partisipasi publik adalah solusi utama yang perlu terus didorong," jelasnya.
Dirga juga menegaskan bahwa praktik politik uang hanya bisa diberantas apabila ada kesadaran kolektif dan keberanian untuk mengambil peran. "Kita perlu membangun masa depan demokrasi yang bersih, dan ini dimulai dari sekarang, melalui edukasi masif kepada masyarakat agar mereka tidak tergoda oleh praktik-praktik kotor seperti politik uang," katanya.
Dirga menutup dengan penegasan bahwa sanksi terhadap pelaku politik uang dalam Pilkada di masa depan akan semakin berat, mencakup pemberi dan penerima. "Sanksi yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan menjadi pondasi bagi demokrasi yang lebih bersih dan adil di masa yang akan datang," pungkasnya. (Dir/Tin)